MUI Terbungkam, Kapolri Angkat Bicara : “Setahu Saya, MUI Ormas Keagamaan Bukan hanya Instansi Politik
Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian pernah berkunjung ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Jumat (21/11/2016).
Waktu itu, Tito menyampaikan pertemuan itu sekedar hanya silaturahim dengan pemuka agama.
Tetapi, waktu diwawancarai di program Rosi di Kompas TV, Tito mengaku ada maksud lebih dalam hal kehadirannya menjumpai Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin
“Kita ingin tahu sesungguhnya apa hasrat MUI. Apakah MUI benar mempunyai konsentrasi permasalahan sistem hukum atau mungkin miliki agenda lain juga? ” tutur Tito dalam acara yang tampil pada Senin (21/11/2016) malam itu.
“Saya datang bukanlah sebagai Kapolri, tetapi sebagai warga Muslim, ” kata dia.
Tito datang kesana untuk memperoleh ketegasan masalah posisi MUI dalam tindakan unjuk rasa menuntut sistem hukum pada Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan kata lain Ahok.
Bahkan juga, kata Tito, MUI seakan berikan payung legalisasi tindakan yang bakal dikerjakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) pada 2 Desember.
“Setahu saya, MUI ormas keagamaan, bukanlah instansi politik. Kita berharap benar marwah MUI murni permasalahan keagamaan, terlebih perkumpulan paling utama ulama Islam yang membawa nilai keagamaan Islam, ” kata Tito.
Tito menyampaikan, dia tidak menginginkan MUI jadi kendaraan politik segelintir grup. Demikian halnya ormas Islam yang lain. Oleh karena itu, Tito juga berdialog dengan tokoh agama, pimpinan Nahdlatul Ulama, pimpinan Muhammadiyah, serta beberapa ulama, seperti Arifin Ilham, Din Syamsudin, serta Abdullah Gymnastiar.
Menurut Tito, tokoh agama yang dia ajak berdialog menyatakan kalau tuntutan mereka murni untuk meneruskan sistem hukum pada Ahok.
“Mereka katakan tak ada kebutuhan politik Pilkada, permasalahan pemerintah, goyang Presiden, tak ada kemauan seperti itu. Mereka menginginkan diyakinkan sistem hukum secepatnya, ” kata Tito.
Tito juga menanggung sistem hukum pada Ahok bakal secepat-cepatnya dituntaskan. Dalam satu atau dua minggu, berkas perkara penyidikan masalah Ahok bakal rampung serta diserahkan ke jaksa penuntut umum untuk dipelajari.
Beberapa pemuka agama itu, kata Tito, setuju kalau pemerintah yang sah tak bisa digoyang dengan cara inkonstitusional.
“Mereka katakan, fine, apabila ada agenda lain, umat tidak bakal dibawa, mereka bakal di garis depan untuk menjaga itu, ” kata Tito.
Terlebih dulu, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Muhammad Zaitun Rasmin menyanggah tindakan unjuk rasa pada Ahok berkaitan masalah sangkaan penistaan agama memiliki nuansa politis mendekati Pilkada DKI 2017.
Tetapi, Zaitun mengaku, susah untuk hindari penilaian itu lantaran masalah yang menjerat Ahok bertepatan dengan peristiwa Pilkada DKI.
“Memang susah untuk dijauhi lantaran peristiwa di masa-masa ini (Pilkada), ” kata Zaitun.
Dia menyampaikan, untuk tahu hal itu politis atau tak, itu dapat diliat dari apa yang dikerjakan grup GNPF MUI.
Dalam tuntutan mereka, tidak ada keinginan untuk membatalkan pencalonan. Mereka cuma memohon sistem hukum jalan serta dikerjakan penahanan pada Ahok.
Jikalau tidak ada Pilkada, kata Zaitun, tuntutan supaya sistem hukum pada Ahok ditegakkan bakal kuat.
“Bahkan, misal kata dia Muslim (tuntutan sistem hukum kuat), ” kata Zaitun.
MUI terlebih dulu keluarkan fatwa yang menilainya pernyataan Ahok waktu kunjungan kerja di Kepulauan Seribu bisa digolongkan mengejek Al Quran serta mengejek ulama.
Pernyataan Ahok dikira mempunyai konsekwensi hukum.
Oleh karenanya, MUI mereferensikan supaya aparat penegak hukum menindak tegas tiap-tiap orang yang lakukan penodaan serta penistaan Al Quran serta ajaran agama Islam dan penghinaan pada ulama serta umat Islam sesuai sama ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Waktu itu, Tito menyampaikan pertemuan itu sekedar hanya silaturahim dengan pemuka agama.
Tetapi, waktu diwawancarai di program Rosi di Kompas TV, Tito mengaku ada maksud lebih dalam hal kehadirannya menjumpai Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin
“Kita ingin tahu sesungguhnya apa hasrat MUI. Apakah MUI benar mempunyai konsentrasi permasalahan sistem hukum atau mungkin miliki agenda lain juga? ” tutur Tito dalam acara yang tampil pada Senin (21/11/2016) malam itu.
“Saya datang bukanlah sebagai Kapolri, tetapi sebagai warga Muslim, ” kata dia.
Tito datang kesana untuk memperoleh ketegasan masalah posisi MUI dalam tindakan unjuk rasa menuntut sistem hukum pada Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan kata lain Ahok.
Bahkan juga, kata Tito, MUI seakan berikan payung legalisasi tindakan yang bakal dikerjakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) pada 2 Desember.
“Setahu saya, MUI ormas keagamaan, bukanlah instansi politik. Kita berharap benar marwah MUI murni permasalahan keagamaan, terlebih perkumpulan paling utama ulama Islam yang membawa nilai keagamaan Islam, ” kata Tito.
Tito menyampaikan, dia tidak menginginkan MUI jadi kendaraan politik segelintir grup. Demikian halnya ormas Islam yang lain. Oleh karena itu, Tito juga berdialog dengan tokoh agama, pimpinan Nahdlatul Ulama, pimpinan Muhammadiyah, serta beberapa ulama, seperti Arifin Ilham, Din Syamsudin, serta Abdullah Gymnastiar.
Menurut Tito, tokoh agama yang dia ajak berdialog menyatakan kalau tuntutan mereka murni untuk meneruskan sistem hukum pada Ahok.
“Mereka katakan tak ada kebutuhan politik Pilkada, permasalahan pemerintah, goyang Presiden, tak ada kemauan seperti itu. Mereka menginginkan diyakinkan sistem hukum secepatnya, ” kata Tito.
Tito juga menanggung sistem hukum pada Ahok bakal secepat-cepatnya dituntaskan. Dalam satu atau dua minggu, berkas perkara penyidikan masalah Ahok bakal rampung serta diserahkan ke jaksa penuntut umum untuk dipelajari.
Beberapa pemuka agama itu, kata Tito, setuju kalau pemerintah yang sah tak bisa digoyang dengan cara inkonstitusional.
“Mereka katakan, fine, apabila ada agenda lain, umat tidak bakal dibawa, mereka bakal di garis depan untuk menjaga itu, ” kata Tito.
Terlebih dulu, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Muhammad Zaitun Rasmin menyanggah tindakan unjuk rasa pada Ahok berkaitan masalah sangkaan penistaan agama memiliki nuansa politis mendekati Pilkada DKI 2017.
Tetapi, Zaitun mengaku, susah untuk hindari penilaian itu lantaran masalah yang menjerat Ahok bertepatan dengan peristiwa Pilkada DKI.
“Memang susah untuk dijauhi lantaran peristiwa di masa-masa ini (Pilkada), ” kata Zaitun.
Dia menyampaikan, untuk tahu hal itu politis atau tak, itu dapat diliat dari apa yang dikerjakan grup GNPF MUI.
Dalam tuntutan mereka, tidak ada keinginan untuk membatalkan pencalonan. Mereka cuma memohon sistem hukum jalan serta dikerjakan penahanan pada Ahok.
Jikalau tidak ada Pilkada, kata Zaitun, tuntutan supaya sistem hukum pada Ahok ditegakkan bakal kuat.
“Bahkan, misal kata dia Muslim (tuntutan sistem hukum kuat), ” kata Zaitun.
MUI terlebih dulu keluarkan fatwa yang menilainya pernyataan Ahok waktu kunjungan kerja di Kepulauan Seribu bisa digolongkan mengejek Al Quran serta mengejek ulama.
Pernyataan Ahok dikira mempunyai konsekwensi hukum.
Oleh karenanya, MUI mereferensikan supaya aparat penegak hukum menindak tegas tiap-tiap orang yang lakukan penodaan serta penistaan Al Quran serta ajaran agama Islam dan penghinaan pada ulama serta umat Islam sesuai sama ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar