Dana Gempa, Polda NTB Akan Panggil Kepala BPBD Sumbawa Untuk membagikan uang renovasi RUMAH penduduk !!!1
BERITA HARIAN - Progres pencairan dana pascabencana gempa Lombok dan Sumbawa yang terkesan lamban, membuat polisi turun tangan. Ditreskrimsus Polda NTB melakukan klarifikasi terhadap sejumlah kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang terdampak bencana.
Jum’at (4/1/2019) waktu yang lalu , ada tiga kepala BPBD yang diklarifikasi. Antara lain, BPBD Lombok Tengah (Loteng) H Muhammad; BPBD Mataram Dedi Supriyadi; dan BPBD Lombok Barat (Lobar) HM Najib.
Setelah meminta klarifikasi sejumlah Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD di Pulau Lombok, penyidik Ditreskrimsus Polda NTB akan bergeser ke Pulau Sumbawa. Mengingat aliran dana bencana juga masuk ke Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Sumbawa Besar sebagai daerah terdampak.
‘’Informasi dari Direskrimsus, memang ada pemanggilan pemanggilan Kepala BPBD yang ada di Lombok. Tentunya yang di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat juga akan dipanggil, tapi kan masih bertahap,’’ kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP I Komang Suartana, SIK kepada wartawan, Minggu (6/1/2019)dilansir dari SUARANTB.COM.
Pemanggilan bertahap dilakukan setelah Kepala BPBD yang daerahnya terdampak di Lombok sudah habis dimintai keterangan. Pada gilirannya, kata Kabid Humas, pejabat BPBD di KSB dan Sumbawa tidak luput dari klarifikasi. “Karena dana bencana kan sampai ke sana juga,” ujarnya.
BERITA INDONESIA - Namun Suartana tak bisa menjelaskan detail materi klarifikasi. Intinya, penyidik ingin mendapat gambaran dana bencana yang diterima dari pemerintah pusat dan realisasinya.
Setelah tuntas klarifikasi, akan dilanjutkan pendalaman keterangan saksi dan bukti yang dikumpulkan penyidik. Bisa jadi hasil penyelidikan awal itu akan jadi bahan gelar perkara dan konsultasi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). ‘’Bagaimana nanti prosesnya, itu penyidik dan BPKP yang paham,’’ pungkasnya.
Polda NTB masih akan melanjutkan mengklarifikasi sejumlah saksi terkait laporan dana transfer rekonstruksi rumah terdampak gempa tahun 2018. ‘’Meminta keterangan mereka dan ini kan APBN yang sudah masuk melalui BNPB di Jakarta ke daerah,’’ jelas Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharuddin, akhir pekan lalu.
Permintaan keterangan itu terkait penyaluran dana rekonstruksi kepada penerima sesuai hasil verifikasi rumah rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. ‘’Ini kan ada overlap. Mereka minta verifikasi terkait rumah rusak berat, sedang, dan ringan. Ada uang yang belum tergeser semua. Mereka khawatir jangan sampai nanti digeser ternyata ada masalah di kemudian hari,’’ ujarnya.
Menurut Inpres 5/2019 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi Lombok, mengamanatkan alokasi anggaran rumah rusak berat sebesar Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta, dan rusak ringan Rp10 juta.
Berdasarkan data BPBD Provinsi NTB, pemerintah pusat telah mentransfer sebesar Rp3,495 triliun per-31 Desember 2018 untuk rekonstruksi total 216.519 rumah. Terdiri dari 75.138 rumah rusak berat, 33.075 rumah rusak sedang, dan 108.306 rumah rusak ringan.
Dengan rincian 65.457 kepala keluarga penerima dana yang terbagi menjadi 39.007 KK penerima bantuan rumah rusak berat, rumah rusak sedang 7.547 KK, dan rusak ringan 18.903 KK. Sementara dana yang sudah ditransfer BPBD ke masyarakat sebesar Rp1,553 triliun, menyisakan Rp1,942 triliun yang belum ditransfer.
Kepala Pelaksana BPBD NTB H Muhammad Rum menjelaskan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah mentransfer dana ke masyarakat untuk pembangunan hunian tetap sebesar Rp3,495 triliun ke BPBD, per 31 Desember 2018.
Rinciannya, Rp216 miliar untuk 13.437 penerima di Kota Mataram. Dari BPBD baru tersalurkan Rp100 miliar; Rp1,134 triliun untuk 72.222 penerima di Lombok Barat, baru tersalurkan Rp274,3 miliar.
Kemudian 49.853 penerima di Lombok Utara totalnya sudah dikucurkan Rp1,07 triliun, yang disalurkan BPBD ke masyarakat Rp626 miliar. Rp401 miliar untuk total 25.007 penerima di Lombok Tengah, sebanyak Rp80,1 miliar disalurkan ke masyarakat.
BNPB juga sudah mentransfer Rp384,2 miliar yang dihajatkan untuk 25.493 rumah di Lombok Timur. BPBD setempat sudah menyalurkan sebesar Rp325,3 miliar. Selanjutnya, Rp100,66 miliar untuk 18.515 rumah di Sumbawa Barat, yang sudah tersalurkan Rp100,52 miliar. Di Kabupaten Sumbawa, BNPB menyalurkan Rp181,34 miliar untuk 11.992 rumah, yang sudah tersalurkan Rp46,6miliar.(R-01)
Jum’at (4/1/2019) waktu yang lalu , ada tiga kepala BPBD yang diklarifikasi. Antara lain, BPBD Lombok Tengah (Loteng) H Muhammad; BPBD Mataram Dedi Supriyadi; dan BPBD Lombok Barat (Lobar) HM Najib.
Setelah meminta klarifikasi sejumlah Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD di Pulau Lombok, penyidik Ditreskrimsus Polda NTB akan bergeser ke Pulau Sumbawa. Mengingat aliran dana bencana juga masuk ke Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Sumbawa Besar sebagai daerah terdampak.
‘’Informasi dari Direskrimsus, memang ada pemanggilan pemanggilan Kepala BPBD yang ada di Lombok. Tentunya yang di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat juga akan dipanggil, tapi kan masih bertahap,’’ kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP I Komang Suartana, SIK kepada wartawan, Minggu (6/1/2019)dilansir dari SUARANTB.COM.
Pemanggilan bertahap dilakukan setelah Kepala BPBD yang daerahnya terdampak di Lombok sudah habis dimintai keterangan. Pada gilirannya, kata Kabid Humas, pejabat BPBD di KSB dan Sumbawa tidak luput dari klarifikasi. “Karena dana bencana kan sampai ke sana juga,” ujarnya.
BERITA INDONESIA - Namun Suartana tak bisa menjelaskan detail materi klarifikasi. Intinya, penyidik ingin mendapat gambaran dana bencana yang diterima dari pemerintah pusat dan realisasinya.
Setelah tuntas klarifikasi, akan dilanjutkan pendalaman keterangan saksi dan bukti yang dikumpulkan penyidik. Bisa jadi hasil penyelidikan awal itu akan jadi bahan gelar perkara dan konsultasi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). ‘’Bagaimana nanti prosesnya, itu penyidik dan BPKP yang paham,’’ pungkasnya.
Polda NTB masih akan melanjutkan mengklarifikasi sejumlah saksi terkait laporan dana transfer rekonstruksi rumah terdampak gempa tahun 2018. ‘’Meminta keterangan mereka dan ini kan APBN yang sudah masuk melalui BNPB di Jakarta ke daerah,’’ jelas Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharuddin, akhir pekan lalu.
Permintaan keterangan itu terkait penyaluran dana rekonstruksi kepada penerima sesuai hasil verifikasi rumah rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. ‘’Ini kan ada overlap. Mereka minta verifikasi terkait rumah rusak berat, sedang, dan ringan. Ada uang yang belum tergeser semua. Mereka khawatir jangan sampai nanti digeser ternyata ada masalah di kemudian hari,’’ ujarnya.
Menurut Inpres 5/2019 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi Lombok, mengamanatkan alokasi anggaran rumah rusak berat sebesar Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta, dan rusak ringan Rp10 juta.
Berdasarkan data BPBD Provinsi NTB, pemerintah pusat telah mentransfer sebesar Rp3,495 triliun per-31 Desember 2018 untuk rekonstruksi total 216.519 rumah. Terdiri dari 75.138 rumah rusak berat, 33.075 rumah rusak sedang, dan 108.306 rumah rusak ringan.
Dengan rincian 65.457 kepala keluarga penerima dana yang terbagi menjadi 39.007 KK penerima bantuan rumah rusak berat, rumah rusak sedang 7.547 KK, dan rusak ringan 18.903 KK. Sementara dana yang sudah ditransfer BPBD ke masyarakat sebesar Rp1,553 triliun, menyisakan Rp1,942 triliun yang belum ditransfer.
Kepala Pelaksana BPBD NTB H Muhammad Rum menjelaskan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah mentransfer dana ke masyarakat untuk pembangunan hunian tetap sebesar Rp3,495 triliun ke BPBD, per 31 Desember 2018.
Rinciannya, Rp216 miliar untuk 13.437 penerima di Kota Mataram. Dari BPBD baru tersalurkan Rp100 miliar; Rp1,134 triliun untuk 72.222 penerima di Lombok Barat, baru tersalurkan Rp274,3 miliar.
Kemudian 49.853 penerima di Lombok Utara totalnya sudah dikucurkan Rp1,07 triliun, yang disalurkan BPBD ke masyarakat Rp626 miliar. Rp401 miliar untuk total 25.007 penerima di Lombok Tengah, sebanyak Rp80,1 miliar disalurkan ke masyarakat.
BNPB juga sudah mentransfer Rp384,2 miliar yang dihajatkan untuk 25.493 rumah di Lombok Timur. BPBD setempat sudah menyalurkan sebesar Rp325,3 miliar. Selanjutnya, Rp100,66 miliar untuk 18.515 rumah di Sumbawa Barat, yang sudah tersalurkan Rp100,52 miliar. Di Kabupaten Sumbawa, BNPB menyalurkan Rp181,34 miliar untuk 11.992 rumah, yang sudah tersalurkan Rp46,6miliar.(R-01)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar