INIKAH INDONESIA , KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA ????? MENJEBLOSKAN SEORANG PAHLAWAN YANG PATUT KITA PERJUANGKAN BUKAN MENJEBLOSKAN KE RUMAH RUTAN CIPINAG !!!

DEMI 2 MILIAR HAKIM MEMVONIS BAPAK AHOK SELAMA 2 tahun ? INIKAH INDONESIA , KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA ????? MENJEBLOSKAN SEORANG PAHLAWAN YANG PATUT KITA PERJUANGKAN BUKAN MENJEBLOSKAN KE RUMAH RUTAN CIPINAG !!! BAPAK AHOK COCOK UNTUK PEMIMPIN NEGERI INDONESIA , BUKAN DI MASUKAN KE RUTAN CIPINANG !!!

SETUJU ??!!!!!!!

BERITA TERKINI -  Sesorang yang patut d sanjungg dan jadi PEMIMPIN ituu bukan dii jebloskan penjara , yang patut di penjara itu pemimpin pemimpi yang tidak PATUT untuk di jadi kan PEMIMPI,

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mendatangi Gubernur Basuki Tjahaja Purnama di Tempat tinggal Tahanan Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (9/5/2017).
Kenakan pakaian dinas PNS berwarnia coklat, Djarot berupaya menegarkan hati pasangannya di Pemprov DKI Jakarta.
" Yang saya katakan yaitu tetaplah sabar serta kita hadapi ini dengan cara berbarengan, tetaplah dalam koridor konstitusi, " kata Djarot, sebelumnya meninggalkan rutan, dengan mata berkaca-kaca.

Bekas Walikota Blitar itu juga memohon keluarga serta pendukung Ahok untuk menghormati ketentuan hukum.
Walau demikian, kata dia, sekarang ini tengah diusahakan permintaan penangguhan penahanan untuk Ahok serta ia siap jadikan sebagai jaminan.

BERITA TERPANAS - " Untuk posisi sekarang ini, kalau saya sebagai wagub ajukan jaminan untuk penahanan untuk jaminan pada Pak Ahok agar dapat diberikan penahanan diluar, " kata Djarot.
" Dapat berbentuk penahanan kota karna saya melihat kalau Pak Ahok begitu kooperatif, tak menyingkirkan tanda bukti serta dapat menanggung sistem pemerintahan serta service pada orang-orang dapat jalan dengan baik. Saya berikan kalau kita tetep konsentrasi memberi service pada warga Jakarta, " imbuhnya.
Waktu itu, mata Djarot tampak sembab.
Terutama saat melangkahkan kakinya meninggalkan rutan, banyak pendukung Ahok yang juga berteriak memberi semangat untuk dianya serta Ahok.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan kata lain Ahok tidak bisa penuhi hasrat massa pendukungnya untuk bersua walaupun hanya sebentar. Hal semacam itu dijelaskan Kapolres Jakarta Timur Kombes Andry Wibowo.

” Jadi kita coba memfasilitasi apa sebagai keinginan bebrapa rekanan (massa pendukung), tetapi pesan dari Pak Ahok beliau tidak bisa, ” papar Andry di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (9/5/2017).

BERITA TERUPDATE - Massa pendukung Ahok yang berorasi di depan Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang kehendaki agar Ahok menjumpai mereka walaupun hanya lima menit. Namun Ahok menolak karna tengah berdoa.

” Pak Ahok tengah berdoa dengan keluarga di dalam, sampai beliau berpesan setelah ini (massa) kembali ke rumah, lantas menginginkan membantu menggerakkan lewat cara konstitusional, ” sambung Andry.

Lewat Andry, Ahok berpesan pada massa aksi yang bakal mendobrak pagar Rutan Cipinang untuk tidaklah terlalu berlebihan dalam mengadakan aksi hari ini.

” Itu saja, jadi beliau (Ahok) katakan kita tegakkan konstitusional bersamaan karna hari ini beliau tidak sudi untuk bersua, karna harus berdoa dengan keluarga yang datang, istri, anak dsb, ” ungkap dia.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan pidana penjara selama dua th. pada terdakwa permasalahan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
 

HARIAN INDONESIA - Memperhatikan Pasal 156a huruf a KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 th. 1981 serta ketentuan lain yang terkait, mengadili mengatakan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama dengan kata lain Ahok bisa dibuktikan lewat cara sah dan memberi kepercayaan bersalah kerjakan tindak pidana penodaan agama. Menjatuhkan pidana pada terdakwa olah karena itu dengan pidana penjara selama dua th., ” kata Dwiarso.

Kemudian, kata dia, memerintahkan agar terdakwa ditahan, memutuskan sinyal bukti yang diserahkan oleh penuntut umum berupa nomor satu dsb dan sinyal bukti yang diserahkan oleh penasihat hukum berupa nomor satu dsb, semua tetaplah terlampir dan jadi segi yg tak terpisahkan dari berkas perkara, membebankan pada terdakwa (Ahok) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5. 000.