Di Ketapang, Ada Negara didalam Negara
SEGALA BERITA - Ramainya tenaga karja asing (TKA) asal Tiongkok yang bekerja di PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (PT. WHW AR) di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang diduga meraih beberapa ribu orang.
Ironisnya, hingga detik ini, DPRD Propinsi Kalimantan barat belum pernah terima laporan resmi dari Imigrasi berkaitan kehadiran TKA asal Negeri Gorden Bambu yang bekerja di perusahaan pemrosesan serta pemurnian bauksit jadi alumina step I itu.
Sekretaris Komisi I DPRD Propinsi Kalimantan barat, Zulkarnaen Siregar, SH menyatakan, diduga ada tanda-tanda kelalaian dari Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak berkaitan kehadiran dan jumlah TKA asal Tiongkok yang bekerja di PT WHW di Kabupaten Ketapang.
“Bahkan, jumlah TKA asal Tiongkok yang bekerja di perusahaan pemrosesan serta pemurnian bauksit jadi alumina step I itu jumlahnya sekitaran 3. 000 sampai 4. 000 orang. Apakah kehadiran beberapa ribu tenaga kerja asing itu telah sesuai sama prosedur atau tak. Apakah mereka itu legal atau illegal di Kalimantan barat, ” tegas Zulkarnaen Siregar di Gedung DPRD Propinsi Kalimantan barat, Kamis (22/12).
Bahkan juga, wakil rakyat asal Dapil Kota Pontianak ini memberikan, PT WHW sudah mempersiapkan tempat untuk pembangunan apartemen karyawan yang luasnya meraih 200 hektar. Ironisnya, kehadiran TKA asal Tiongkok yang meraih beberapa ribu pekerja itu jumlahnya tak di ketahui dengan cara tentu oleh Camat ataupun Lurah setempat.
“Ironis sekali. Pihak Imigrasi, Camat dan Lurah tak tahu dengan cara tentu ihwal kehadiran jumlah tenaga kerja asing asal Cina yang jumlahnya meraih sekitaran 3. 000 sampai 4. 000 pekerja di PT WHW. Kan aneh itu, di Kabupaten Ketapang ada negara didalam negara. Terlebih tak ada aparat keamanan dan pihak Imigrasi serta Bea Cukai di lokasi itu, ” lugasnya.
Yg tidak kalah memprihatinkan, Zulkarnaen menjelaskan, nyatanya Warga Negara Indonesia (WNI) tak ada yang duduk di deretan manajemen PT WHW.
“Semua posisi serta jabatan utama di deretan manajemen PT WHW itu orang Cina. Warga negara Indonesia tak bisa masuk di deretan manajemen perusahaan termasuk juga di deretan personalianya. Bahkan juga, orang Indonesia atau pribumi tak bisa masuk ke kantor manajemen PT WHW dan tak ada tulisan yang berbahasa Indonesia. Semua tulisan Cina, ” jelasnya.
Dalam peluang itu, legislator Partai Golkar itu menuding kalau kehadiran PT WHW di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang berkesan tutup diri dari pihak luar.
“Ada kandungan apa sesungguhnya didalam itu terkecuali alumina. Bisa jadi ada emas, ada titanium dan beberapa bahan yang lain maka dari itu PT WHW berkesan tertutup. Saya takut seperti yang berlangsung di PT Freeport Indonesia. Izinnya mengambil tembaga, tetapi sebenarnya kandungan emas yang semakin besar. Mungkin saja di PT WHW ada emas dan titanium juga, ” tengarainya.
Oleh karenanya, bekas calon Walikota Pontianak itu memiliki pendapat, PT WHW mesti memberi peluang pada WNI ataupun tenaga-tenaga pakar Indonesia untuk masuk di deretan manajemen perusahaan itu.
“Harus ada orang pribumi dan tenaga ahlinya mesti orang Indonesia yang bisa masuk didalam deretan manajemen PT WHW. Kehadiran mereka itu utama agar bisa mengontrol beberapa hal yg tidak dikehendaki. Bila itu tak diindahkan jadi diduga ada tanda-tanda yg tidak benar dari hubungan kerja itu. Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah janganlah tutup mata atas sebagian tanda-tanda itu. Janganlah juga nanti Pemerintah Daerah yang jadi dipojokkan atas ketertutupan PT WHW itu, ” lugasnya.
Dalam peluang itu, Zulkarnaen juga menyinggung ihwal kehadiran kapal pengangkut bauksit yang kemampuannya meraih beberapa ratus ton. “Jadi harta karun kita dilarikan ke Cina, namun tak ada aparat kita di situ. Dari mulai petugas Imigrasi ataupun Bea Cukai. Siapa yang mengontrol itu semuanya? Bauksit yang dibawa ke Cina itu jumlahnya meraih beberapa ratus ribu ton. Royalti untuk kita berapakah? Ini satu kelalaian yang dikerjakan petugas kita. Oleh karenanya, aparat penegak hukum mesti bekerja sesuai sama tupoksi mereka semasing, ” katanya.
Manfaat menanggapi semua sebagian tanda-tanda itu, kurun waktu dekat Komisi I DPRD Propinsi Kalimantan barat bakal memanggil Imigrasi Kelas I Pontianak dan Bea Cukai Kalimantan barat untuk tahu hal itu.
“Komisi I bakal turun segera ke lapangan untuk mengecheck semua sebagian tanda-tanda itu. Ini tak bisa dilewatkan. Hal semacam itu utama agar daerah kita aman dari beberapa hal yg tidak kehendaki. Saya dapat tunjukkan hal itu, ” ucap Zulkarnaen Sir
Ironisnya, hingga detik ini, DPRD Propinsi Kalimantan barat belum pernah terima laporan resmi dari Imigrasi berkaitan kehadiran TKA asal Negeri Gorden Bambu yang bekerja di perusahaan pemrosesan serta pemurnian bauksit jadi alumina step I itu.
Sekretaris Komisi I DPRD Propinsi Kalimantan barat, Zulkarnaen Siregar, SH menyatakan, diduga ada tanda-tanda kelalaian dari Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak berkaitan kehadiran dan jumlah TKA asal Tiongkok yang bekerja di PT WHW di Kabupaten Ketapang.
“Bahkan, jumlah TKA asal Tiongkok yang bekerja di perusahaan pemrosesan serta pemurnian bauksit jadi alumina step I itu jumlahnya sekitaran 3. 000 sampai 4. 000 orang. Apakah kehadiran beberapa ribu tenaga kerja asing itu telah sesuai sama prosedur atau tak. Apakah mereka itu legal atau illegal di Kalimantan barat, ” tegas Zulkarnaen Siregar di Gedung DPRD Propinsi Kalimantan barat, Kamis (22/12).
Bahkan juga, wakil rakyat asal Dapil Kota Pontianak ini memberikan, PT WHW sudah mempersiapkan tempat untuk pembangunan apartemen karyawan yang luasnya meraih 200 hektar. Ironisnya, kehadiran TKA asal Tiongkok yang meraih beberapa ribu pekerja itu jumlahnya tak di ketahui dengan cara tentu oleh Camat ataupun Lurah setempat.
“Ironis sekali. Pihak Imigrasi, Camat dan Lurah tak tahu dengan cara tentu ihwal kehadiran jumlah tenaga kerja asing asal Cina yang jumlahnya meraih sekitaran 3. 000 sampai 4. 000 pekerja di PT WHW. Kan aneh itu, di Kabupaten Ketapang ada negara didalam negara. Terlebih tak ada aparat keamanan dan pihak Imigrasi serta Bea Cukai di lokasi itu, ” lugasnya.
Yg tidak kalah memprihatinkan, Zulkarnaen menjelaskan, nyatanya Warga Negara Indonesia (WNI) tak ada yang duduk di deretan manajemen PT WHW.
“Semua posisi serta jabatan utama di deretan manajemen PT WHW itu orang Cina. Warga negara Indonesia tak bisa masuk di deretan manajemen perusahaan termasuk juga di deretan personalianya. Bahkan juga, orang Indonesia atau pribumi tak bisa masuk ke kantor manajemen PT WHW dan tak ada tulisan yang berbahasa Indonesia. Semua tulisan Cina, ” jelasnya.
Dalam peluang itu, legislator Partai Golkar itu menuding kalau kehadiran PT WHW di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang berkesan tutup diri dari pihak luar.
“Ada kandungan apa sesungguhnya didalam itu terkecuali alumina. Bisa jadi ada emas, ada titanium dan beberapa bahan yang lain maka dari itu PT WHW berkesan tertutup. Saya takut seperti yang berlangsung di PT Freeport Indonesia. Izinnya mengambil tembaga, tetapi sebenarnya kandungan emas yang semakin besar. Mungkin saja di PT WHW ada emas dan titanium juga, ” tengarainya.
Oleh karenanya, bekas calon Walikota Pontianak itu memiliki pendapat, PT WHW mesti memberi peluang pada WNI ataupun tenaga-tenaga pakar Indonesia untuk masuk di deretan manajemen perusahaan itu.
“Harus ada orang pribumi dan tenaga ahlinya mesti orang Indonesia yang bisa masuk didalam deretan manajemen PT WHW. Kehadiran mereka itu utama agar bisa mengontrol beberapa hal yg tidak dikehendaki. Bila itu tak diindahkan jadi diduga ada tanda-tanda yg tidak benar dari hubungan kerja itu. Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah janganlah tutup mata atas sebagian tanda-tanda itu. Janganlah juga nanti Pemerintah Daerah yang jadi dipojokkan atas ketertutupan PT WHW itu, ” lugasnya.
Dalam peluang itu, Zulkarnaen juga menyinggung ihwal kehadiran kapal pengangkut bauksit yang kemampuannya meraih beberapa ratus ton. “Jadi harta karun kita dilarikan ke Cina, namun tak ada aparat kita di situ. Dari mulai petugas Imigrasi ataupun Bea Cukai. Siapa yang mengontrol itu semuanya? Bauksit yang dibawa ke Cina itu jumlahnya meraih beberapa ratus ribu ton. Royalti untuk kita berapakah? Ini satu kelalaian yang dikerjakan petugas kita. Oleh karenanya, aparat penegak hukum mesti bekerja sesuai sama tupoksi mereka semasing, ” katanya.
Manfaat menanggapi semua sebagian tanda-tanda itu, kurun waktu dekat Komisi I DPRD Propinsi Kalimantan barat bakal memanggil Imigrasi Kelas I Pontianak dan Bea Cukai Kalimantan barat untuk tahu hal itu.
“Komisi I bakal turun segera ke lapangan untuk mengecheck semua sebagian tanda-tanda itu. Ini tak bisa dilewatkan. Hal semacam itu utama agar daerah kita aman dari beberapa hal yg tidak kehendaki. Saya dapat tunjukkan hal itu, ” ucap Zulkarnaen Sir
Tidak ada komentar:
Posting Komentar